New Delhi - Untuk
mencegah informasi vital dibajak, India akan mendesak 400 ribu pejabat
negara untuk mengirim semua email resmi melalui server pemerintah India.
"Ini menjadi bagian dari kebijakan baru yang akan segera
dikeluarkan," ujar Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Federal
Shri Kapil Sibal kepada The Wall Street Journal.
Masih belum
jelas pejabat yang terkena kebijakan itu, tetapi diperkirakan mereka
adalah pejabat yang menangani pengambilan keputusan penting dalam
pemerintah federal.
Langkah ini muncul saat para pejabat
pemerintah meningkatkan penggunaan layanan email pribadi yang ditawarkan
oleh perusahaan Amerika seperti Google dan Yahoo!
Para pejabat
mendapatkan alamat email melalui National Informatics Centre (NIC),
lembaga yang mengimplementasikan proyek TI pemerintah, tetapi banyak di
antara mereka lebih memilih layanan e-mail pribadi, khususnya layanan
Gmail besutan Google.
Seorang pejabat mengatakan kepada The
Wall Street Journal bahwa hal itu terjadi karena fakta bahwa server
pemerintah mengandalkan teknologi usang yang berakibat penundaan dalam
penerimaan dan pengiriman email. Namun pejabat NIC tidak bersedia
mengomentari hal ini.
Kapil Sibal serta dua menteri juniornya
ternyata juga memiliki alamat email pribadi, bahkan mencantumkannya
dalam situs resmi departemen telekomunikasi .
"Langkah untuk
kembali menggunakan layanan email pemerintah ditujukan untuk memperkuat
keamanan," kata J. Satyanarayana, birokrat paling senior di Kementerian
Elektronik dan Teknologi Informasi